Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Buleleng tahun 2018 dimulai dari konsultasi publik. Kegiatan ini berlangsung di gedung Mr. Pudja, 7/3, dengan melibatkan kalangan tokoh masyarakat. Nantinya hasil konsultasi publik RKPD Buleleng 2018 akan dipadukan dengan hasil Musrenbang Kecamatan untuk dibahas dalam pembahasan Forum OPD, lanjut Musrenbang Kabupaten Buleleng yang akan berlangsung tanggal 16 Maret mendatang.
Menurut laporan Sekretaris Badan Perencana Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng, Ir.Gede Yasa, kegiatan konsultasi publik inisudah diawali dengan membuat rancangan awal RKPD Buleleng 2018. Nantinya kegiatan akan mabahas dan menyempurnakan rancangan awal itu, serta anggarannnya yang perlu dibiayai oleh APBD Buleleng, juga regulasinya untuk mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat dan lembaga terkait untuk menyukseskan pembangunan di Kabupaten Buleleng di tahun 2018.
Selain itu akan dibahas juga sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan dari Pemerintah Pusat dengan keterpaduan dengan aspirasi masyarakat. Sehingga pembangunan dapat mengoptimalkan potensi daerah dan menjawab permasalahan dan kebutuhan yang urgen bagi masyarakat di tahun 2018.
Bupati Buleleng dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Wakil Bupati Nyoman Sutjidra mengharapkan semua komponen masyarakat, dari legislatif dan tokoh –tokoh masyarakat dapat memberikan masukan bagi penyusunan RKPD melalui kegiatan Konsultasi Publik. Hal ini sebagai bentuk perpaduan antara aspirasi masyarakat dan program pembangunan pemerintah serta pemikiran para teknokrat di berbagai bidang pembangunan. Paradigma konsultasi publik dalam menyusun RKPD merupakan paradigma pembangunan pada masa reformasi karena pada masa lalu pembangunan berdasarkan top-down, tetapi belakangan ranah bootom-up sebagai penyerapan partisipasi masyarakat dikedepankan utuk meningkatkan rasa memiliki pembangunan oleh masyarakat
Dalam menyusun RKPD Buleleng 2018, Bupati berpesan agar program penangulangan kemiskinan, membuka kesempatan kerja dan meningatkan perekonomian masyarakat pedesaan perlu menjadi perhatian bersama. Juga bidang strategis lainnya seperti pertanian dalam artian luas, pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur pedesaan dan perkotaan mendapat priortas dengan tetap memperhatikan pemerataan dan optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah serta pemberdayaan masyarakat dalam berbagai proses pembangunan.(st)
https://bulelengkab.go.id/