KAMPANYEKAN BAHAYA NARKOBA, PEJABAT PEMKAB LAKUKAN TES URINE
Kampanye perang terhadap Narkoba tampaknya tidak hanya fokus menyasar generasi muda, pasalnya sebagai bagian dari masyarakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun dinilai wajib paham dampak dan akibat Narkoba untuk kemudian bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Hal tersebut tercermin dari kegiatan sosialisasi Narkoba dan tes urine yang diikuti Pejabat Eselon IV, III dan II Lingkup Pemkab Buleleng, Jumat 11/07. Yang menarik, selain sosialisasi kegiatan yang melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali serta Unit Narkoba Polres Buleleng juga langsung diadakan tes urine kepada para peserta.
Alhasil pemandangan tak biasa pun terlihat, suasana di sekitar Wantilan Praja Winangun Kantor Bupati Buleleng pun menjadi ramai, jika sebelumnya pada jam kerja PNS disibukan dengan kegiatan administrasi maka puluhan PNS pun terlihat antri di kamar mandi sebagai bagian dari tes urine. Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra mengakui bahwa selama ini peredaran Narkoba di Kabupeten Buleleng lebih condong menyasar generasi muda, namun hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada PNS, “ Dari kegiatan ini kita harapkan dapat memberikan contoh positif bahwa Pemkab serius memerangi Narkoba” ujar Wabup
Lalu bagaimana jika nantinya diketemukan, ? Wabup Sutjidra yang secara ExOfficio juga menjabat sebagai ketua BNK Kabupaten Buleleng ini menyatakan akan memberikan pembinaan terhadap oknum PNS yang diketahui terbukti mengkonsumsi Narkoba, “ Pasti kita lakukan Pembinaan, kita tidak ingin citra PNS tercoreng oleh kelakuan oknum yang terlibat penyalahgunaan Narkoba”, tegasnya.
Ditemui terpisah Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Bali AKBP I Nyoman Artana berharap peran besar dari Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk ikut berkomitmen memberantas Narkoba, pihaknya pun menilai kecenderungan penyalahgunaan Narkoba umumnya terjadi pada masyarakat sebagai akibat kurangnya edukasi dan informasi tentang bahaya Narkoba, “ Bukan profesi PNS yang menjadi tujuan sosialiasi ini, tetapi bagaimana PNS yang menjadi bagian dari pemerintah bisa bertanggung jawab agar bisa diminimalisir” ujar Artana
